FH UNAIR Gandeng Kemlu RI Diskusikan Bisnis dan HAM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Para Pemateri Saat Sesi Peluncuran Buku Secara Simbolis dalam Simposium Nasional Di FH UNAIR (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu-RI) menyelenggarakan Simposium Nasional dan Focused Group Discussion (FGD) dengan tema Mendorong Implementasi Efektif United Nation Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan kapasitas negara dalam mendorong bisnis yang menghormati HAM.

Kegiatan yang diselenggaran pada tanggal 26-27 April 2016 tersebut, dihadiri oleh Dr. (HC) Triyono Wibowo, SH, Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainya di Jenewa. Alumnus FH UNAIR tersebut menjadi keynote speech dalam salah satu sesi dalam simposium tersebut.

Simposium ini adalah buah kerjasama antara Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainya di Jenewa, Kementrian Luar Negeri dan FH UNAIR,” ujar dubes yang juga alumni FH UNAIR.

Diantara tema besar mengenai bisnis dan HAM, terdapat pula sub-sub materi pembahasan. Antara lain, audit HAM, akuisisi lahan bersakala besar, supply chain, pekerja migran, pekerja paksa, pekerja anak serta human trafficking, akses pemulihan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, perlindungan bagi pembela HAM, hak perempuan dalam kegiatan bisnis, dan perlindungan lingkungan dan masyarakat adat.

Selain dibagi dalam beberapa sub pembahasan simposium ini terbagi dalam tiga sesi diskusi. Pada penghujung diskusi Iman Prihandono, Ph.D., selaku Ketua Departemen Hukum Internasional FH UNAIR menyatakan bahwa mengenai kasus HAM hingga saat ini belum ada mekanisme penyelesaian yang belum disepakati terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Banyak aturan yang menyinggung kedua hal tersebut namun belum ada yang secara spesifik mendalaminya. Selanjutnya UNGP nantinya diharapkan menjadi instrumen dan rencana nasional untuk diimplementasikan di Indonesia. Menurutnya, hasil simposiun ini nantinya akan menjadi rekomendasi kebijakan terkait langkah konkrit yang diambil dalam urusan bisnis dan HAM melalui aksi nasional dan audit HAM.

“Kami akan mendorong dan mewajibkan audit HAM bagi korporasi, supaya jumlah pelanggaran HAM yang terjadi bisa ditekan,” pungkasnya. (*)

Penulis : M. Ahalla Tsauro
Editor : Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu