Dr (HC) Triyono Wibowo Dr. (HC) Triyono Wibowo, Keynote Speech dalam Simposium Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia di FH UNAIR. (Foto: UNAIR NEWS)
ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Dalam konteks Hubungan Internasional, aktor utama yang memiliki kewajiban terhadap perlindungan HAM pada dasarnya adalah negara, namun seiring berjalanya waktu kewajiban tersebut bukan menjadi milik negara lagi. Pada tahun 1974, United Nations Commission Transnational Corporations sudah menjadikan non-state actor  termasuk perusahaan internasional yang memiliki tanggung jawab dan andil dalam perlindungan HAM.

Dr. (HC) Triyono Wibowo, alumni Fakultas Hukum UNAIR di sela-sela jeda Simposium Nasional yang digelar pada Selasa (26/4), menjelaskan bahwa untuk mengatasi hal tersebut Dewan HAM PBB telah menyepakati untuk dibuatkan United Nations Guiding Principles (UNGP) yang keanggotaannya bersifat sukarela.

“Tujuan utama UNGP yakni membuat legally binding, namun yang berhasil disepakati guiding principles yang sifatnya suka rela, yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut tidak apa-apa. Selang beberapa waktu kita membuat working group yang mulai menjajaki legally binding,” jelasnya.

Setelah tiga tahun berjalan, UNGP mulai membuat rencana pembuatan legally binding yang masih berada pada tatanan pendekatan yang akan diterapkan. Akan tetapi lagi-lagi terdapat resistensi dari negara maju. Bahkan dalam salah satu forum yang diselenggarakan, seluruh perwakilan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ikut dan tidak mau melanjutkan pertemuan (walk out). Menurut Dubes Triyono Wibowo, resistensi dari pemilik perusahaan multinasional hingga saat ini masih besar.

BACA JUGA:  Tantangan Tenaga Kerja di Era MEA

“Disinilah sebenarnya arti strategis UNGP yang dipandang dapat memberikan landasan moral politik hukum yang mengkaitkan secara jelas isu bisnis dan HAM,” tandasnya diakhir penjelasan pilar penting UNGP.

“Yang penting dilakukan sekarang ialah bagaimana meng-internalisasikan dan menjadikan proses yang berlangsung di tingkat internasional mempunyai gaung yang luas di dalam negeri, dan kita dapat memanfaatkanya untuk pembangunan nasional yang berwawasan HAM,” imbuh peraih Doktor Honoris Causa dari UNAIR pada tahun 2013 tersebut.

Menurutnya, implementasi UNGP di Indonesia ini memiliki tantangan tersendiri. Disatu sisi, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk urusan pembangunan, disisi lain juga punya kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Maka dari itu, Indonesia terus mengikuti pembahasan UNGP tersebut di level internasional agar dapa menjadi patokan dasar dalam menerapkanya di level nasonal ketika permasalahan HAM terjadi.

“Salah satu sasaran yang kita harapkan adalah penajaman upaya agar UNGP ini takes its firm root di Indonesia, sehingga terdapat kepemilikan bersama diantara seluruh pemangku kepentingan, dan selanjutnya terdapat tanggung jawab bersama dalam implementasinya di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Penulis : Muhammad Ahalla Tsauro
Editor  : Nuri Hermawan

ShareShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone