Suasana Diskusi Komisi XI DPR-RI di Aula Fadjar Notonegoro FEB UNAIR. (Foto: Istimewa)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Setelah menerima kunjungan dari Komisi II DPR-RI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) beberapa hari lalu, UNAIR kembali menerima kunjungan dari Komisi XI DPR-RI, Kamis (21/4). Kunjungan komisi yang melingkupi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan tersebut diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR. Selain ingin mendapat masukan mengenai RUU Pengampunan Pajak dari pakar di FEB, Komisi XI juga mendapat masukan pakar dari FH UNAIR dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur.

‘‘Kunjungan kami kali ini bermaksud untuk mendapatkan masukan dari akademisi yang hadir sebagai pertimbangan terkait RUU Pengampunan Pajak yang kita bahas,’’ ujar Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI di awal sambutannya.

Terkait RUU tersebut, Dr. Elia Mustikasari SE., M.Si., Ak., selaku dosen FEB UNAIR menjelaskan tiga belas poin penting yang menjadi masukan bagi Komisi XI. Salah satu poinnya menyebutkan bahwasanya RUU ini perlu disetujui untuk penguatan APBN, penguatan cadangan devisa, mengurangi tekanan nilai tukar, meningkatkan likuiditas dalam perekonomian, mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk mengembangkan sistem perpajakan nasional dan keterbukaan wajib pajak di masa mendatang. Di negara berkembang fenomena pajak tersebut dapat berpengaruh pada PDB negara hingga kisaran 30-40 persen dari uang negara. Untuk itu kiranya pengampunan pajak dapat mampu mengurangi angka kegagalan tersebut.

”Untuk memberlakukan undang-undang ini, perlu yang namanya sistem administrasi yang kuat dan juga basis data yang kuat pula terkait dengan hal-hal semacam transaksi bisnis,” ujarnya.

Dari segi hukum, Dr., Rr. Herini Siti Aisyah S.H., M.H., menjelaskan bahwa kendala penegakan hukum ini dapat dilihat dari empat hal, yakni perlawanan pasif, perlawanan aktif, tax avoidance dan tax evasion. Perlawaan yang dimaksud adalah perlawanan terhadap pemberlakuan peraturan baik secara langsung maupun tidak, secara pasif maupun aktif. Sedangkan dua hal terakhir dimaksudkan sebagai sebuah kendala yang melihat mengenai penghindaran terhadap pajak dengan cara melanggar maupun tidak melanggar undang-undang.

”Tax amnesty harus dipersiapkan secara matang dan hati-hati sebelum disahkan, disamping itu masyarakat juga harus mendukung,’’ jelasnya.

Dalam pembahasan mendalam mengenai masukan RUU tersebut, banyak muncul tanggapan dan masukan dari beberapa pihak yang terlibat. MM., Ir. Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP memberikan masukan terkait masukan yang telah diberikan. Ia menilai bahwa RUU ini masih menjadi perdebatan antara kelompok yang setuju dan tidak. Baginya, RUU ini tidaklah mudah, butuh tim ahli yang tepat untuk memformulasikanya.

Sementara itu, Evi Zainal Abidin, B. Com dari Fraksi Partai Demokrat memberikan tanggapan mengenai pengesahan RUU ini. baginya, RUU ini tidak mudah, harus ada pertimbangan terkait kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Ia juga menyinggung mengenai waktu yang diberikan oleh pemerintah yang terlalu singkat untuk kemudian disahkan nantinya pada bulan juni.

“RUU ini baru diberikan pada 12 April lalu oleh Pemerintah, kita (Komisi XI,-red) tidak bisa menilai apakah ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat,” tambah salah satu Fraksi Partai Demokrat tersebut. (*)

Penulis : M. Ahalla Tsauro
Editor    : Nuri Hermawan

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone