Komisi II DPR Gandeng UNAIR Revisi UU Pilkada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ketua Komisi II DPR-RI Rambe Kamarulzaman , M.Sc., M.M., (Kiri) Didampingi Wakil Rektor II UNAIR Dr. Muhammad Madyan, S.E., M.Si., M.Fin., (Tengah) dan Dekan FISIP Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si. (Kanan) Saat Membuka Diskusi Mengenai Revisi UU Tentang Pilkada (Foto: Nuri Hermawan)

UNAIR NEWS – Pemilihan kepala daerah masih menyisakan berbagai topik permasalahan, mulai dari fenomena calon tunggal, sampai dengan persyaratan pencalonan kepala daerah yang dianggap menyulitkan. Untuk membahas tentang revisi Undang-undang no. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 2015 tentang peraturan pilkada, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke Universitas Airlangga untuk meminta masukan para ahli.

Acara yang dilangsungkan di Aula Adi Sukadana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR, Senin (18/4), itu dihadiri oleh Wakil Rektor II UNAIR Dr. M. Madyan, S.E., M.Si., M.Fin, akademisi FISIP UNAIR, dan akademisi Fakultas Hukum UNAIR.

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman menuturkan bahwa kunjungan kerja rombongan DPR RI kali ini bertujuan untuk meminta masukan mengenai revisi UU no. 8 tahun 2015 tentang pilkada.

“Undang-undang mengenai pilkada yang akan direvisi ini merupakan usulan pemerintah. Beberapa poin yang akan direvisi antara lain kasus calon tunggal, dan persyaratan pencalonan kepala daerahh, ada yang mengharuskan beberapa profesi yang harus ditinggalkan apabila maju sebagai calon, dan ada pula yang tidak,” tutur Rambe.

Salah satu akademisi FH UNAIR M. Syaiful Aris hadir untuk memberikan tanggapan terhadap revisi UU Pilkada tersebut. Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan FH UNAIR itu mengatakan, untuk menghindari calon tunggal dalam pilkada, ada dua hal yang perlu dijalankan, yakni pemberian wewenang kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan penjatuhan sanksi kepada partai politik atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan tetapi tidak mengusulkan pasangan calon.

Akademisi lainnya yang turut memberikan masukan terkait adalah Drs. Priyatmoko, M.A., selaku staf pengajar Departemen Politik FISIP UNAIR. Priyatmoko mengatakan bahwa pemilu merupakan ajang kontestasi politik yang menekankan adanya lawan politik dalam meraih tampuk kekuasaan. Ia menekankan pentingnya keberadaan kebijakan yang mengatur agar fenomena calon tunggal tak lagi terjadi dalam proses pilkada.

“Dua partai pemenang pilkada diwajibkan untuk mengajukan calon sebagaimana logika sistem pemerintahan parlementer. Konsekuensi dari menang, ya, harus demikian. Kalau hanya sanksi, ya, belum menjamin juga,” jelas Priyatmoko.

Priyatmoko juga menambahkan bahwa secara empiris, peta pemenang pemilu pascareformasi tidak pernah stabil. Selain itu, jabatan pemerintahan bukanlah sesuatu yang lagi diperebutkan mengingat adanya fenomena calon tunggal terjadi di beberapa daerah. (*)

Penulis: Nuri Hermawan
Editor: Defrina Sukma S

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu