Tantangan Tenaga Kerja di Era MEA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan Wakil Gubenrur Jatim Saifullah Yusuf hadir memberikan pandangan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia di FH UNAIR, Rabu (6/4). (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 1 Mei mendatang, akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Aliansi Buruh Jawa Timur menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Tantangan Tenaga Kerja di Era MEA antara Liberalisasi dan Proteksi”. Seminar dilaksanakan di FH UNAIR, pada Rabu (6/4).

Seminar tentang buruh ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, dan pakar hukum perburuhan FH UNAIR Dr. M. Hadi Subhan. Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi itu juga turut meramaikan seminar tersebut.

Dekan FH UNAIR Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., yang membuka acara seminar tersebut berharap agar diskusi perburuhan itu bisa merumuskan solusi serta usulan untuk memperbaiki kualitas hidup para buruh dan tenaga kerja lainnya.

Wagub Jatim yang akrab disapa Gus Ipul dalam seminar menyampaikan bahwa ia tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang tenaga kerja di Jatim. “Upah di Indonesia terbilang murah, bahkan termurah kedua setelah Vietnam. Isu penting lainnya yang penting diketahui adalah 60% tenaga kerja di Jatim hanya bersekolah selama tujuh tahun. Itu artinya, bahwa setelah atau pada waktu tingkat pertama sekolah menengah atas, dia sudah mengundurkan diri,” tutur Wagub Jatim.

Pria yang kini berusia 51 tahun ini juga bercerita tentang hubungan tenaga kerja dengan perusahaan di Jatim. Menurutnya, ada sebagian perusahaan yang menahan ijazah para pegawainya dengan tawaran upah murah.

Anggota komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPPI) Rieke menyarankan agar pemerintah juga mengawasi kebobrokan ketenagakerjaan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seraya merujuk kasus PT. Pelindo III.

Rieke juga merujuk pada proses industrialisasi yang dilakukan oleh Bung Karno. Menurutnya, ketika modal asing di Indonesia berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, maka buruh juga harus mendapatkan kerja dan upah yang layak.

Hadi yang juga pakar perburuhan FH UNAIR mengungkapkan bahwa ada delapan jenis tenaga kerja yang disepakati oleh para pemimpin negara di ASEAN. Hal mendasar lainnya adalah perusahaan hanya boleh mempekerjakan tenaga kerja asing tidak boleh melebih kuota 10% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia.

“Kita wajib mengawal regulasi yang telah disepakati. Di dalam undang-undang tentang pekerja kontrak, pada prinsipnya tidak boleh, kecuali pekerja musiman. Hal ini biasanya disalahgunakan oleh perusahaan, misalnya pekerja dikontrak selama 30 tahun bahkan ada pula yang dikontrak selama 50 tahun dan sampai pensiun,” ungkapnya. (*)

Penulis: Akhmad Janni
Editor: Defrina Sukma S.

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu