Fakultas Vokasi Dorong Pengembangan Angkutan Nasional dan Jaminan Tersedianya Peralatan TNI/Polri

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Ilustrasi bisnis.liputan6.com

UNAIR NEWS – Dalam rangka mendorong pengembangan angkutan nasional dan menjamin tersedianya peralatan TNI serta Polri, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 yang berisi tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Guna membahas sekaligus mensosialisasikan hal tersebut, UNAIR melalui Fakultas Vokasi mengadakan kuliah umum yang bertajuk “Alat Angkatan Tertentu dan JKP terkait yang Impor atau penyerahannya tidak dipungut PPN,” pada Jumat (01/04).

Kuliah umum yang dilaksanakan di Aula Fakultas Vokasi UNAIR tersebut disampaikan oleh staff bagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya, Heru Setiawan. Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa di dalam pasal 1 disebutkan alat angkutan di air, di bawah air, alat angkutan di udara dan kereta api serta suku cadangnya yang diimpor oleh pihak lain yang ditunjuk Kemenhan, TNI atau dari kepolisian maka akan terbebas dari PPN.

“Begitu pula pasal 2 yang menyebutkan bahwa atas penyerahannya, alat angkut tersebut tidak dikenakan PPN,” ujar Heru, melanjutkan materi.

Selain dosen dan mahasiswa UNAIR, kuliah umum tersebut juga dihadiri oleh berbagai kalangan profesional dan pegawai pajak yang berasal dari perusahaan BUMN seperti PT PAL, PT KAI, PT BJTI, dan Kantor perpajakan. Materi yang disampaikan sebagian besar diambil dari pasal-pasal yang terkait dengan PP tersebut.

Dihadapan hadirin, Heru menjelaskan bahwa tidak hanya alat angkutan saja yang terbebas dari PPN, Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya juga tidak dipungut PPN. Ia menambahkan bahwa jasa yang terkait meliputi jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional,  jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, jasa perawatan dan reparasi kereta api yang diterima oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum.

“Jika dalam jangka waktu empat tahun terhitung setelah melakukan impor, alat angkut yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, PPN yang tidak dipungut atas impor atau perolehan alat angkutan tersebut wajib dibayar,” ujar Heru menambahkan.

Baginya pemberian kemudahan PPN yang dikeluarkan dalam PP nomor 69 tahun 2015 hanya bersifat sementara yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri.

“Pemberian kemudahan PPN tidak dipungut dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan penyedia jasa dalam negeri, pemberian kemudahan di bidang perpajakan ini bersifat sementara, apabila dunia usaha sektor-sektor tertentu tersebut sudah mandiri maka kemudahan di bidang perpajakan tersebut tidak perlu diberikan lagi,” pungkasnya.

Penulis: Pito Budi Prasetyo
Editor: Nuri Hermawan

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu