Kaji Sengketa Tanah, Rizky Juliani Jadi Wisudawan Terbaik S1 FH

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Rizky Juliani Wulansari wisudawan terbaik S1 FH UNAIR dengan IPK 3, 86. (Foto: Istimewa)

UNAIR NEWS – Aktif berorganisasi dan berkegiatan di luar kampus menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Rizky Juliani Wulansari. Hal itu dilakukan selama menempuh studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR). Dengan aktif di berbagai kegiatan seperti BEM FH UNAIR periode 2015, lalu aktif dalam Kementerian Advokasi Mahasiswa dan Kebijakan Publik, membawa Rizky meraih pengalaman berharga. Ia juga bergabung dengan Unit Konsultasi Bantuan Hukum (UKBH) FH UNAIR untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu yang punya persoalan hukum seperti kasus tanah, perceraian, warisan, dsb.

“Padatnya kegiatan itu justru memotivasi saya untuk belajar agar meraih prestasi,” kata Rizky yang berhasil menjadi wisudawan terbaik S1 FH UNAIR dengan IPK 3, 86.

Dalam tugas akhirnya ia mengambil judul “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah Negara Bekas Konversi Hak Barat”. Alasan mengapa memilih judul itu, karena dalam prakteknya, khususnya di lingkup lembaga peradilan maupun institusi pertanahan sendiri, yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) kurang memahami ketentuan tentang perolehan hak atas tanah terhadap tanah negara bekas konversi hak barat tersebut.

“Tidak jarang beragam kasus itu sering menimbulkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut. Akibatnya banyak merugikan kepentingan berbagai pihak,” jelasnya.

Menurut dia, mengkaji hukum yang berkaitan dengan tanah itu sangat penting. Sebab pasca berlakunya Undang-undang Pokok Agaria (UUPA) tahun 1960, semua tanah, baik hak atas tanah yang berasal dari hukum adat atau hak atas tanah yang berasal dari hukum barat dikonversi menjadi hak-hak tanah menurut UUPA. Jika jangka waktunya telah selesai, maka demi hukum tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau biasa disebut tanah negara.

“Dalam posisi demikian, hubungan hukum antara pemilik dengan tanahnya terputus. Namun bekas pemegang hak masih mempunyai hubungan keperdataan dengan benda-benda lain diatasnya, misalnya tanaman, bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut,” kata Rizky. (*)

Penulis: Moch Ahalla Tsauro
Editor: Bambang ES

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Replay

Close Menu