WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari (kiri) dan Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc (kanan), Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, dalam sidang Forkom MWA PTN-BH, di Universitas Airlangga, Kamis 17 Maret 2016. (Foto: Yitno)
ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone
image_pdfimage_print

UNAIR NEWS – Kehadiran Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari dalam Sesi II Pertemuan Forum Komunikasi Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MWA PTN-BH), di Universitas Airlangga, 17 Maret 2016 kemarin, benar-benar membawa angin segar bagi kalangan PTN, khususnya PTN-BH. Bagaimana tidak, Komisi di DPR-RI yang antara lain membidangi pendidikan dan kebudayaan ini mengaku “pro” dengan perguruan tinggi. Selain Wakil dari Komisi X pada Sesi II ini juga tampil sebagai pembicara adalah Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc., Deputi Menteri Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas.

Menanggapi Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu tentang besarnya BOPTN (Bantuan Operasional PTN) tahun 2016 agar tidak menurun, Abdul Kharis sepakat dan menyatakan dalam pembahasan di DPR pihaknya terang-terangan tidak mengubah sepeser pun dari nominal yang diusulkan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) akhir 2015 sebesar Rp 5,5 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 1 triliun dibanding BOPTN 2015. Tetapi dalam koreksinya, Kementerian Keuangan rencananya hanya akan memberikan BOPTN tahun 2016 sebesar Rp 3,7 triliun, berarti malah turun Rp 1,8 triliun.

”Saya jujur disini, saya merekomendasikan kepada pemerintah dengan tidak mengubah sama sekali dari yang diusulankan Majelis Rektor, karena kami pikir dalam membuat rancangan BOPTN itu tidak seahli perguruan tinggi. Lagian untuk apa, kita kan ingin PTN kita ini naik kelas,” kata Abdul Kharis, Kamis (17/3) siang.

Alasan DPR, dengan besaran BOPTN lebih tinggi dari tahun lalu maka bagi PT akan memudahkan aksesnya kepada masyarakat, karena besaran BOPTN sebagai bagian dari anggaran maka akan memengaruhi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan BOPTN yang meningkat, maka UKT bisa tetap atau makin kecil, bahkan maunya mahasiswa biaya pendidikan tinggi itu bisa gratis. Tetapi kenyataannya dana pemerintah ini jauh dibawah yang dibutuhkan oleh PT.

Kharis juga membenarkan dengan anggaran pemerintah untuk PT yang meningkat, maka ini merupakan salah satu peran pemerintah melalui politik anggaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.

”Kami (Komisi X DPR – red) siap sekali untuk duduk bersama dengan instansi yang mengurusi pendidikan tinggi seperti Kemenristek Dikti, Bappenas, dan Kemenkeu, untuk membahas secara tuntas hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan PT, anggaran dan pemeriksaan keuangan di BPK, serta arah lain kemana PT kita diarahkan,” tandas Dr. Abdul Kharis Almasyhari. (*)

Penulis: Bambang Bes

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Email this to someone