UNAIR-MPR Bahas Pembangunan dan GBHN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Foto bersama MPR-RI dengan Perwakilan dari Universitas Airlangga(Foto: UNAIR NEWS)

UNAIR NEWS – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerjasama dengan UNAIR mengadakan focus group discussion (FGD) bertajuk “Penataan Sistem Perekonomian Nasional (Berbasis Demokrasi Pancasila) dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN”, Selasa (1/3), di Suites Hotel Surabaya. Sepuluh anggota MPR RI dari unsur DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Badan Pengkajian MPR RI ikut serta dalam FGD tersebut.

Kesepuluh anggota MPR RI tersebut adalah TB Hasanuddin (PDIP), TB Soemandjaja (PKS), Hendrawan Supratikno (PDIP), M. Sarmudji (Golkar), HA Mujib Rohmat (Golkar), Aryo PS Djojohadikusumo (Gerindra), Marwan Cik Asan (Demokrat), Anna Mu’awanah (PKB), Djoni Rolindrawan (Hanura), dan Gede Pasek Suardika (DPD). Kehadiran mereka adalah untuk meminta pendapat para pakar UNAIR yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu.

“Kami bukan para pakar. Untuk itu kami harus terus bekerjasama dengan para pakar yang sesuai dengan bidangnya,” ujar TB Hasanuddin yang menjadi ketua rombongan. Menurutnya, UNAIR yang merupakan salah satu universitas bergengsi di negeri ini memiliki segudang pakar untuk dijadikan mitra diskusi.

Prof. Djoko Mursinto dari FEB, Dr. Suparto Wijoyo dari FH, dan Drs. Priyatmoko, MA dari FISIP didapuk menjadi narasumber dalam diskusi tersebut. Prof. Djoko menyoroti peran desa dalam makalahnya yang berjudul “Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”.

“Selama ini desa selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi nasional,” ujar Guru Besar Ekonomi Pembangunan ini. Lebih lanjut, menurutnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa masih dalam tahapan akan menjadikan desa sebagai subjek. Ke depan, implementasi undang-undang ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Priyatmoko, narasumber dari Departemen Politik menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disepakatinya Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional membawa konsekuensi bagi negara untuk mengimplementasikan pasal tersebut dalam perekonomian nasional. Terkait GBHN, ia menyatakan bahwa jika nantinya GBHN diterapkan kembali jangan sampai GBHN hanya sekadar teks tanpa ada implementasi yang jelas.

“MPR RI saat ini tidak lagi otoritatif. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengembalikan harkat, martabat, dan marwah MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara,” ujar Suparto Wijoyo. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa MPR selama ini hanya menjadi institusi penonton yang tidak merepresentasikan kehendak rakyat padahal MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD seyogyanya memiliki kewenangan yang lebih besar.

“MPR yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan konstitusi harusnya juga memiliki kewenangan membatalkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya. Dengan demikian, jika ada regulasi ekonomi yang sekiranya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, MPR RI bisa turut campur dalam hal tersebut.

Selain didaulat menjadi tiga narasumber, beberapa akademisi UNAIR yang merupakan pakar di berbagai bidang seperti pembangunan, administrasi negara, dan kebijakan publik juga hadir menjadi pembahas dalam FGD tersebut. (*)

Penulis : Yeano Andhika

Berita Terkait

UNAIR News

UNAIR News

Media komunikasi dan informasi seputar kampus Universitas Airlangga (Unair).

Leave Reply

Close Menu